ARUSBAWAH.CO - Janji pembukaan bengkel gratis oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim, mulai dipertanyakan kepastiannya.
Terutama para pengemudi ojek online yang menjadi kelompok paling terdampak.
Dalam RDP yang berlangsung pada Rabu, 9 April 2025 lalu, pihak Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya membuka bengkel gratis di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk menangani dampak kerusakan kendaraan akibat dugaan BBM bermasalah.
Pernyataan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama antara PT Pertamina, Komisi II DPRD Kaltim, Dinas PPKUKM, Dinas ESDM, Kepolisian dan perwakilan komunitas ojek online.
Namun, hampir sepekan berlalu, realisasi di lapangan belum terlihat.
Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda dan Tenggarong (Budgos), Ivan Jaya Pratama, menilai ketidakjelasan pelaksanaan program itu membuat publik bertanya-tanya soal keseriusan Pertamina.
“Katanya setelah RDP langsung jalan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Masyarakat sudah dengar langsung, bahkan disampaikan ke media, tapi realisasi nol besar,” ujar Ivan.
Ia mengatakan, para pengemudi ojek online banyak yang berharap pada layanan bengkel gratis dari Pertamina.
Beberapa bahkan memilih tidak mengambil bantuan Rp300 ribu dari Pemkot Samarinda karena mengira akan mendapat perbaikan kendaraan dari program tersebut.
“Jangan sampai ini jadi janji semu. Cuma buat meredam keresahan masyarakat. Kalau tidak ada realisasinya, masyarakat bisa merasa dibohongi,” tegasnya.
Ivan juga menyebut bahwa jumlah pengemudi ojol di Samarinda sangat banyak, sehingga skala kerugian yang ditanggung cukup besar.
Belum lagi kerugian pendapatan harian akibat kendaraan rusak.
“Untuk ojol di Budgos sendiri ada 3 ribu lebih. Kalau ditambah dari aplikasi lain seperti Grab, Maxim, bisa lebih dari 10 ribu pengemudi. Jadi penting sekali program ini segera dijalankan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan bengkel gratis bukan karena tidak serius, melainkan karena kompleksitas proses administratif dan audit keuangan.
“Minggu ini baru bengkelnya bisa jalan. Kita kesulitan dari aspek legal, karena mengeluarkan dana di atas Rp1 miliar itu tidak mudah. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan di mata audit,” jelas Edi saat dihubungi redaksi Arusbawah.co melalui telpon, pada selasa (15/4/2025) malam.
Edi menyebut, kendala utama berasal dari belum adanya bukti laboratorium yang secara pasti menyebutkan produk BBM Pertamina bermasalah.
Padahal, tanpa itu, pencairan dana bisa jadi temuan saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kalau ditemukan dari uji lab eksternal bahwa BBM kita bermasalah, maka gampang. Tapi kalau tidak ada bukti itu, kita sulit kasih kompensasi. Nanti jadi masalah hukum,” katanya.
Meski begitu, Edi menyatakan bahwa berbagai proses sudah diselesaikan, termasuk konsultasi dengan auditor, pencarian bengkel resmi, dan persiapan administratif lainnya.
PT Pertamina Patra Niaga, katanya, menargetkan bengkel gratis mulai bisa beroperasi Rabu atau Kamis pekan ini.
“Kita harap minggu ini bisa terlaksana. Sekarang tinggal teknis di lapangan. Kita juga nggak bisa asal buka di SPBU karena faktor keamanan. Jadi kita gandeng bengkel-bengkel resmi,” ujarnya.
Terkait hasil uji laboratorium, Edi menyebut bahwa uji di Lemigas menyatakan BBM Pertamina aman.
Namun, hasil ini tidak disampaikan ke publik karena bersifat konfidensial dan hanya diberikan ke lembaga resmi seperti DPRD Kaltim dan kepolisian.
“Alhamdulillah hasilnya aman. Tapi ya itu, tidak semua bisa paham. Orang awam cuma lihat, Pertamina besar masa nggak bisa keluar uang? Padahal ini soal audit, soal aturan keuangan negara,” tambahnya.
Edi juga menyoroti bahwa tidak semua kerusakan kendaraan bisa langsung dikaitkan dengan kualitas BBM di pertamina.
Ada banyak faktor, termasuk kondisi kendaraan, penyimpanan BBM oleh Pom mini, dan kemungkinan pembelian dari penjual eceran di pinggir jalan.
“Kalau mau adil, harus lihat juga bagaimana masyarakat menyimpan BBM. Apakah beli dari SPBU resmi atau di pinggir jalan. Jerigen yang dipakai itu layak atau tidak? Kan bisa saja terkontaminasi,” tutupnya.
(wan)
