ARUSBAWAH.CO - Usulan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk 2026 mengalami penurunan drastis, dari sekitar Rp2,3 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp1,2 triliun.
Penurunan hampir 50% ini diprediksi akan berdampak langsung pada proyek-proyek infrastruktur prioritas, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan drainase.
Kepala DPUPR Samarinda, Desy Damayanti, mengakui bahwa pembahasan detail terkait penurunan anggaran ini belum dilakukan secara signifikan.
“Saat ini masih di tahap usulan kegiatan 2026. Namun secara umum memang ada penurunan cukup jauh, dari Rp2,3 menjadi Rp1,2 triliun,” ujar Desy, Jumat (17/10/2025).
Prioritas Infrastruktur Samarinda Disesuaikan dengan Anggaran
DPUPR Samarinda kini tengah menyusun prioritas proyek 2026, menyesuaikan kemampuan anggaran dan arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meskipun kegiatan yang akan terkena pemangkasan belum dipastikan, Desy menegaskan bahwa usulan tetap difokuskan pada kebutuhan infrastruktur mendesak, seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase kota, dan proyek strategis penanggulangan banjir.
“Drainase menjadi program yang paling banyak diajukan, disusul peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” tambah Desy.
Pemkot Samarinda Lobi Pemerintah Pusat
Menanggapi keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Samarinda melakukan langkah proaktif dengan melobi pemerintah pusat.
Upaya ini termasuk pengajuan proyek melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dukungan langsung dari Kementerian PUPR.
“Wali Kota sendiri turun langsung ke Jakarta untuk koordinasi dengan Kementerian PUPR, mengajukan proyek bernilai besar dan berdampak luas,” jelas Desy.
Salah satu syarat penting agar proposal proyek disetujui pusat adalah kesiapan lahan. Pemkot Samarinda saat ini memprioritaskan penataan dan pembebasan lahan di sejumlah titik strategis agar proyek besar bisa dibiayai langsung kementerian.
“Kalau disetujui, pengerjaannya langsung di bawah kementerian, bukan proyek kota lagi,” ujar Desy.
Fokus pada Drainase dan Jalan
Dengan penurunan anggaran yang signifikan, sektor drainase diperkirakan menjadi yang paling terpengaruh.
Sementara itu, proyek perbaikan jalan juga masih menunggu pembahasan lanjutan dan data terbaru dari DPUPR.
Penurunan anggaran PUPR Samarinda dari Rp2,3 triliun pada 2025 menjadi Rp1,2 triliun pada 2026 menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota.
Meski begitu, langkah strategis seperti pengajuan proyek ke pemerintah pusat dan kesiapan lahan diharapkan dapat memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat. (isa)
