ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terus berkomitmen dalam membangun ketahanan keluarga dan memberdayakan masyarakat.

Salah satu wujud komitmen itu dengan upaya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat serta Pelatihan Parenting.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menekankan pentingnya upaya bersama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, khususnya percepatan penurunan angka stunting.

“Permasalahan keluarga dimulai sejak usia dini, salah satunya adalah stunting. Ini ancaman serius bagi masa depan generasi kita,” ujar Puguh.

Ia juga menyoroti isu perkawinan dini, rendahnya akses pendidikan, hingga penyimpangan perilaku remaja yang kerap menambah beban sosial di Kaltim.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Kaltim meningkat menjadi 23,9 persen, naik dari 22,8 persen pada tahun sebelumnya.

"Ini menjadi alarm bagi kita semua. Target kita jelas, prevalensi stunting harus turun hingga 14 persen pada 2024," tegasnya.

Menurut Puguh, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa.

Anak-anak yang tumbuh dengan stunting memiliki risiko tinggi terhadap gangguan perkembangan, yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 jika modal dasarnya terganggu? Oleh karena itu, upaya penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif,” tambahnya.

Puguh menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok sosial.

“Masa depan kita bergantung pada aksi kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Anak-anak yang kita rawat hari ini adalah mereka yang akan menjaga bangsa ini di masa depan,” tutup Puguh. (adv)