ARUSBAWAH.CO - Rencana pemerintah untuk menjadikan Samarinda sebagai kota pintar atau smart city dinilai masih jauh dari kenyataan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, menyebutkan banyak permasalahan mendasar yang belum terselesaikan di kota ini, termasuk transparansi anggaran dan perencanaan tata kota.

Menurut Purwadi, indikator untuk mewujudkan smart city sangat berat jika pemerintah tidak menerapkan prinsip good governance.

“Tunggu 100 kali ganti wali kota baru bisa terwujud, karena kalau hanya dalam 10 tahun, itu tidak mungkin sampai,” ungkapnya saat diwawancarai, Kamis (21/11/2024).

Purwadi menyoroti kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Samarinda.

Ia mencontohkan proyek penambahan toilet di Taman Samarendah yang baru dilakukan setelah fasilitas yang ada dinilai tidak cukup.

“Ini menggambarkan betapa buruknya perencanaan. Tidak hanya itu, relokasi pasar dan partisipasi publik terhadap penggunaan anggaran juga banyak menuai kritik. Gimana mau smart city dan kota peradaban, lah ngurusin soal jukir liar belum beres-beres, janji tertibkan pertamini di Samarinda juga tidak kelar-kelar hingga jabatan walikota sudah habis,” kritiknya.

Ia juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi anggaran pemerintah daerah.