ARUSBAWAH.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan sekadar soal penyediaan makanan, tapi juga kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga bahan pangan.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan bahwa ada banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum program ini benar-benar berjalan.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah ketersediaan dapur.
Tigor menyebut bahwa Kaltim membutuhkan sekitar 450 dapur untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis.
Namun, saat ini baru tersedia 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kaltim.
"Kita harus mengejar yang 37 dapur dulu di tanggal 17 Februari nanti. Itu baru langkah awal, nanti bertahap sampai bisa memenuhi kebutuhan sebanyak 450," ujarnya.
Menurutnya, persiapan itu mencakup fasilitas masak, tenaga pengelola, hingga sistem distribusi makanan ke anak-anak sekoah penerima manfaat.
Di sektor sumber daya manusia (SDM), sudah ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang direkrut untuk memimpin satuan pelayanan ini.
Namun, memiliki SDM saja tidak cukup jika infrastruktur dan bahan bakunya tidak tersedia.
“Kita bicara mulai dari sumber daya manusia, kita sudah ada. Tapi kalau dapurnya belum siap, bahan pangannya belum ada, ya percuma,” kata Tigor.
Ia menilai, salah satu kendala utama adalah ketersediaan bahan pangan, terutama sayur-mayur.
Saat ini, mayoritas sayur-mayur yang dikonsumsi di Kaltim masih bergantung dari Provinsi Jawa dan Sulawesi.
Jika program MBG berjalan penuh, maka setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan membutuhkan 300 kilogram sayur sekali masak untuk 3.000 anak.
“Kalau langsung 400 satuan pelayanan aktif, itu butuh 1.200 ton sayur. Wah, itu dari mana datangnya?” ujar Tigor.
Artinya, Kaltim harus mempersiapkan rantai pasokan yang kuat agar tidak bergantung dari luar daerah.
Jika pasokan tidak terjaga, maka program bisa terganggu dan berpotensi gagal mencapai targetnya.
Ia nilai, tantangan ini harus menuntut solusi nyata baik dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Salah satunya, memperkuat produksi pertanian lokal agar tidak perlu terlalu bergantung pada pasokan dari Jawa dan sulawesi.
Selain itu, ia melihat bahwa distribusi logistik harus disiapkan dengan baik agar bahan pangan tetap segar dan tersedia sesuai kebutuhan.
Tigor menekankan, untuk keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, dan pelaku usaha pangan.
Ia berpesan kepada tim Satuan Pelayanan di daerah bahwa tanpa persiapan yang matang, program ini bisa terhambat sebelum benar-benar berjalan dan juga UMKM.
"Ini bukan sekadar program makan bergizi gratis. Ini menyangkut keberlanjutan pangan dan kesehatan anak-anak kita. Jadi, semua harus siap," tegasnya. (wan)
