ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, pada Senin (5/5/2025) di Pendopo Odah Etam, Samarinda.

Forum strategis ini menjadi ajang penting untuk merumuskan arah pembangunan Kaltim selama lima tahun ke depan, terutama di tengah berbagai tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan tekanan pada kondisi fiskal.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menyoroti waktu pelaksanaan Musrenbang yang menurutnya terlambat dari jadwal ideal. Ia menyebut seharusnya forum ini digelar pada minggu kedua April, namun baru terlaksana di awal Mei.

"Memang Musrenbang provinsi itu wajib sesuai aturan. Tapi pelaksanaannya kali ini agak mundur, mungkin karena beberapa kendala," ujar Hamas kepada awak media.

Meski begitu, DPRD tetap mendukung program-program prioritas dari Gubernur Kaltim, termasuk program pendidikan dan layanan kesehatan gratis (GratisPol). Namun, Hamas memberi catatan bahwa turunnya dana bagi hasil (DBH) bisa menjadi penghambat utama dalam implementasi program-program tersebut.