ARUSBAWAH.CO - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Samarinda bersama Dinas PUPR serta perwakilan pekerja proyek Teras Samarinda berujung ricuh, pada Kamis (27/02/2025) lalu.
Sebuah insiden mewarnai rapat tersebut ketika anggota Komisi III, Abdul Rohim, melempar nasi kotak ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, Ilhamsyah.
Aksi itu memicu reaksi publik setelah video kejadian tersebut viral di media sosial Instagram.
Menanggapi insiden itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyayangkan peristiwa yang terjadi.
"Saya menyampaikan rasa prihatin yang sangat tinggi atas peristiwa ini. Rapat DPRD itu seharusnya menjadi tempat mencari solusi, bukan malah mempertontonkan tindakan yang sangat tidak etis seorang pejabat publik," ujar Andi Harun saat ditemui awak media, Senin (03/03/2025) malam.
Menurut informasi yang redaksi Arusbawah.co dapatkan, insiden pelemparan nasi kotak ini bukan satu-satunya aksi yang terjadi.
Sebelumnya, ada juga pelemparan botol minum yang mengarah kepada Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Andriani.
Hal itu kemudian membuat Ilhamsyah, sebagai bawahan Andriani, untuk membela atasannya.
"Seharusnya kita tetap menjaga etika dan profesionalisme, bukan malah merendahkan satu sama lain," tambah Andi Harun.
Akar permasalahan yang dibahas dalam RDP tersebut adalah keterlambatan pembayaran gaji para pekerja proyek Teras Samarinda.
Sebanyak 84 mantan pekerja mengeluhkan belum diterimanya upah sekitar Rp500 juta, padahal proyek sudah selesai dikerjakan.
Pria yang akrab disapa Andi itu bilang kalau masalah itu sudah berulang kali dibahas melalui jalur mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, namun belum menemukan titik terang.
"Mediasi sudah dilakukan empat kali, tapi penyelesaiannya belum bisa secepat yang diharapkan," jelas Andi Harun.
Andi Harun menjelaskan bahwa pembayaran upah tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada aturan hukum yang harus dipatuhi.
Salah satunya adalah mekanisme anggaran retensi, di mana 5% dana proyek ditahan hingga masa pemeliharaan selesai.
Dalam rapat itu, DPRD Samarinda tampak geram atas lambatnya penyelesaian masalah ini, hingga membuat sebuah nasi kotak melayang.
Namun, cara penyampaian yang berujung pada aksi pelemparan menuai kritik dari berbagai pihak.
Andi Harun bilang, sebagai pejabat publik, tindakan harus tetap dalam batas yang etis dan beradab.
"Pertengkaran dalam berargumen itu wajar, tetapi jika sudah mengarah ke fisik dan kata-kata kasar, itu tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun," tegasnya.
