ARUSBAWAH.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru saja mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota dewan mulai 31 Agustus 2025.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas lain yang sebelumnya diterima anggota DPR, seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi juga ikut dipangkas.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Disampaikan Dasco, hasil evaluasi atas gaji dan tunjangan para legislator DPR akan segera dipublikasikan.

Dokumen resmi terkait komponen pendapatan anggota DPR pun disebut akan dibagikan kepada media agar masyarakat bisa melihat secara langsung besaran yang diterima wakil rakyat.

Namun di sisi lain, wacana soal gaji DPR ini kerap menimbulkan perbandingan dengan kondisi pekerja di daerah.

Di Kalimantan Timur misalnya, pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, diikuti dengan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 10 daerah.

Angka-angka UMP dan UMK Kalimantan Timur ini menjadi patokan bagi ribuan pekerja di Bumi Etam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pertanyaan yang kemudian muncul, setelah adanya pemangkasan tunjangan DPR.

Berapa sebenarnya gaji yang diterima anggota DPR jika disandingkan dengan UMP dan UMK yang berlaku di Kalimantan Timur?

Besaran Gaji DPR

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (Melekat)

1. Gaji Pokok: Rp4.200.000
2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp420.000
3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp168.000
4. Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp289.680
6. Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp16.777.680

Tunjangan Konstitusional

1. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000
2. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp7.187.000
3. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp4.830.000
4. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan

1. Fungsi legislasi: Rp8.461.000
2. Fungsi pengawasan: Rp8.461.000
3. Fungsi anggaran: Rp8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp57.433.000

Total Bruto: Rp74.210.680
Pajak PPh 15% (dari total tunjangan konstitusional): Rp8.614.950
Take Home Pay: Rp65.595.730

Berdasarkan data di atas setelah pemangkasan tunjangan dan potongan pajak, maka gaji yang diterima oleh anggota DPR RI adalah senilai Rp65.595.730 per bulan tiap orangnya.

Besaran Gaji UMP dan UMK Kalimantan Timur

UMP, yang dulunya dikenal sebagai UMR (Upah Minimum Regional) sering menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan para pekerja dalam memilih daerah tempat mereka bekerja.

Tak hanya UMP di tingkat provinsi, setiap kabupaten/kota juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai patokan upah daerah masing-masing.

Sejak 1 Januari 2025, seluruh provinsi mengalami kenaikan UMP sebesar 6,5%, sesuai dengan aturan terbaru dalam Permenaker No. 16 Tahun 2024.

UMP Kalimantan Timur untuk tahun 2025 kini resmi ditetapkan sebesar Rp3.579.313, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.530/2024.

Berikut rincian UMK di 10 kabupaten/kota:

•    Samarinda: Rp3.724.437
•    Balikpapan: Rp3.701.508
•    Bontang: Rp3.780.012
•    Kutai Kartanegara: Rp3.766.379
•    Kutai Timur: Rp3.743.820
•    Kutai Barat: Rp3.952.233
•    Penajam Paser Utara: Rp3.957.345
•    Paser: Rp3.591.565
•    Berau: Rp4.081.376
•    Mahakam Ulu: Rp3.953.233

Lantas, bagaimana perbandingan gaji DPR dengan UMP dan UMK yang ada di Kalimantan Timur?

Perbandingan Gaji DPR dengan UMP dan UMK Kalimantan Timur

Berdasarkan data, take home pay (THP) alias gaji bersih yang diterima anggota DPR RI setelah pemangkasan tunjangan nilainya mencapai Rp65,59 juta per bulan.

Jika angka ini disandingkan dengan upah minimum di Kalimantan Timur, terlihat kesenjangan yang sangat besar.

Sebagai gambaran, UMP Kalimantan Timur tahun 2025 hanya Rp3,57 juta.

Artinya, gaji bersih seorang anggota DPR setara dengan lebih dari 18 kali lipat upah minimum provinsi Kalimantan Timur.

Jika dibandingkan dengan UMK di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, perbandingannya juga tidak jauh berbeda.

Kalimantan Timur

•    UMP: Rp3,57 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 18,3 kali lipat lebih besar

Samarinda

•    UMK: Rp3,72 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 17,6 kali lipat lebih besar

Balikpapan

•    UMK: Rp3,70 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 17,7 kali lipat lebih besar

Bontang

•    UMK: Rp3,78 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 17,3 kali lipat lebih besar

Kutai Kartanegara

•    UMK: Rp3,76 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 17,4 kali lipat lebih besar

Kutai Timur

•    UMK: Rp3,74 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 17,5 kali lipat lebih besar

Kutai Barat

•    UMK: Rp3,95 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 16,6 kali lipat lebih besar

Penajam Paser Utara

•    UMK: Rp3,95 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 16,6 kali lipat lebih besar

Paser

•    UMK: Rp3,59 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 18,3 kali lipat lebih besar

Berau

•    UMK: Rp4,08 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 16 kali lipat lebih besar

Mahakam Ulu

•    UMK: Rp3,95 juta
•    Gaji DPR: Rp65,59 juta
•    Perbandingan gaji DPR: Sekitar 16,6 kali lipat lebih besar

Dengan kata lain, meskipun tunjangan DPR sudah dipangkas, angka take home pay anggota dewan masih jauh di atas gaji standar upah pekerja di Kalimantan Timur.

Jika dibandingkan, gaji bersih DPR setara dengan lebih dari 18 kali lipat UMP Kalimantan Timur dan berkisar 16 hingga 18 kali lipat dari UMK di 10 kabupaten/kota.

Artinya, penghasilan sebulan seorang anggota DPR bisa mencapai belasan kali lipat lebih besar daripada upah minimum (UMP maupun UMK) yang diterima para buruh di daerah, contohnya Kalimantan Timur. (apr)