ARUSBAWAH.CO -  Gelombang video ucapan terima kasih dari berbagai SMA dan SMK di Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memicu polemik tajam. 

Fenomena yang viral di media sosial ini menuai kritik pedas dari kalangan akademisi yang menilai adanya indikasi politisasi lembaga pendidikan, meski pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim akhirnya memberikan pembelaan resmi.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, menegaskan bahwa narasi ucapan terima kasih oleh sekolah-sekolah merupakan tindakan yang keliru. 

Dalam wawancara pada 15 April 2026, Castro menduga adanya upaya menyeret institusi pendidikan ke dalam urusan politik praktis.

Analogi Binatang Buas dan Realitas Politisasi

Castro memberikan perumpamaan menohok terkait fenomena video yang seragam tersebut. 

Ia menyebut masyarakat sebenarnya sudah sangat cerdas dalam membaca situasi tanpa perlu penjelasan panjang lebar dari pihak birokrasi mengenai motif di balik konten-konten tersebut.

"Itu (politisasi) seperti binatang buas, seperti buaya. Orang tidak perlu dijelaskan lagi bahwa itu adalah binatang buas, orang semua sudah paham. Atau seperti gunung meletus, semuanya orang sudah tahu kalau itu gunung meletus," ujar Castro, Rabu (15/4).

Ia menekankan bahwa publik tetap menangkap esensi adanya upaya tarik-menarik lembaga pendidikan ke ranah politik.

"Tidak dijelaskan pun orang sudah paham bahwa itu adalah bentuk bagaimana kemudian lembaga pendidikan dibawa ke dalam urusan politik. Itu sudah jelas dan itu adalah soal yang keliru. Itu justru membuat marwah pendidikan kita menjadi tercoreng," tegasnya.

Tekanan Struktural dan Mata Rantai Kekuasaan

Salah satu poin paling krusial yang disoroti Castro adalah adanya dugaan penyanderaan birokrasi melalui relasi kuasa yang timpang.

Ia menggambarkan adanya tekanan struktural yang mengalir dari pucuk pimpinan hingga ke tingkat satuan pendidikan di lapangan.

“Ada semacam relasi kuasa yang menyandera; mulai dari gubernur ke kepala dinas, hingga kepala dinas ke kepala sekolah. Ini adalah mata rantai yang membuat sekolah-sekolah kita tersandera," ungkap Castro

Ia menilai pola video yang serupa di berbagai daerah di Kaltim memperkuat indikasi bahwa sekolah berada dalam tekanan struktural untuk menunjukkan loyalitas.

Jawaban Disdikbud: Akuntabilitas dan Karakter

Menanggapi berbagai macam kritik masyarakat di media sosial, Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, memberikan klarifikasi pada Kamis, 16 April 2026. 

Armin tidak menampik adanya komunikasi dengan pihak sekolah, namun ia menegaskan tidak ada instruksi resmi yang mewajibkan pembuatan video tersebut.

Armin menjelaskan bahwa video tersebut harus dilihat sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik agar masyarakat dan Gubernur mengetahui bahwa program bantuan seragam (GratisPol) benar-benar tersalurkan. 

"Masyarakat itu berhak tahu apa yang kami kerjakan. Apa capaian kami. Selama ini yang viral biasanya yang negatif saja, masa yang disampaikan ke masyarakat cuma yang buruk saja?" ujar Armin dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Selain itu, Armin membela tindakan tersebut sebagai bagian dari pendidikan karakter. 

Menurutnya, guru harus mengajarkan anak didik untuk bersyukur. 

"Dapat bantuan ya wajar kalau berterima kasih," tambahnya.

Mengembalikan Marwah Pendidikan

Merespons argumen-argumen birokrasi tersebut, Castro sebelumnya sudah mengingatkan agar praktik mobilisasi ini segera dihentikan. 

Ia menekankan bahwa fungsi utama lembaga pendidikan adalah menumbuhkan watak kritis pada anak didik, bukan justru menjadikan mereka sebagai alat peraga laporan capaian kerja pejabat.

"Tolong hentikanlah, tempatkan lembaga pendidikan pada tempatnya, pada fungsi yang sebenarnya. Bagaimana mendorong watak kritis dari anak-anak didik kita. Lembaga pendidikan itu mestinya tidak ditarik ke dalam urusan-urusan politik. Ini yang mesti kita clearkan," pungkas Castro.

Kini, publik tinggal menilai apakah fenomena ini murni bentuk edukasi budaya bersyukur sebagaimana diklaim pemerintah, atau justru merupakan desain sistematis yang menyandera independensi institusi pendidikan di Kalimantan Timur. (son)