ARUSBAWAH.CO - Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat, seiring mencuatnya dua isu utama yang dianggap paling mendesak: kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi.
Hal ini tercermin dalam hasil National Kawula17 Survey (NKS) kuartal II 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) dan dikirimkan kepada redaksi Arusbawah.co.
Survei menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan maraknya kasus korupsi menjadi perhatian terbesar publik.
Kedua isu ini dinilai sebagai penyebab utama menurunnya persepsi positif terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Ekonomi Masih Jadi Prioritas Utama, Korupsi Semakin Disorot
Isu ekonomi tetap berada di posisi teratas sebagai masalah yang perlu segera ditangani pemerintah.
Meski mengalami penurunan dari 60% pada kuartal I menjadi 52% pada kuartal II 2025, perhatian publik terhadap isu ini masih tinggi, khususnya di Pulau Jawa yang mencapai 62%.
Dua isu ekonomi yang paling mendesak adalah meningkatnya angka pengangguran (49%) dan mahalnya harga kebutuhan pokok (43%).
Kedua persoalan ini terus menempati urutan teratas sejak awal tahun, mencerminkan kekecewaan masyarakat atas minimnya perbaikan yang dirasakan secara nyata.
Sementara itu, isu korupsi turut mengalami lonjakan perhatian publik. Sebanyak 48% responden menyebut praktik korupsi sebagai salah satu masalah utama yang harus segera ditangani.
Meningkatnya perhatian ini diyakini merupakan respons atas maraknya pemberitaan seputar kasus korupsi yang mencuat ke ruang publik dalam beberapa bulan terakhir.
Transparency International Indonesia turut menyoroti fenomena ini.
Menurut lembaga tersebut, meningkatnya sorotan negatif masyarakat terhadap upaya penegakan hukum menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara sistemik.
Desakan untuk Penanganan Nyata dan Strategis
Survei NKS mencatat bahwa kekhawatiran terhadap harga bahan pokok terutama dirasakan oleh kelompok usia 25–34 tahun (59%) dan warga di Pulau Jawa (65%).
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan efek jangka panjang apabila tidak segera diatasi dengan langkah strategis.
Maria Angelica, Program Manager Kawula17, menyebut bahwa pemerintah harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan.
Ia juga memperkenalkan inisiatif baru dari Kawula17 berupa platform Kawal Prolegnas, yang memungkinkan publik memantau perkembangan rancangan undang-undang penting, seperti RUU Perampasan Aset, agar proses legislasi berjalan lebih terbuka dan partisipatif.
Menurut Transparency International Indonesia, komitmen pemberantasan korupsi tak cukup hanya ditunjukkan lewat penangkapan atau ekspose media.
Pemerintah dinilai perlu menunjukkan keseriusan dengan mendorong pengesahan regulasi penting seperti RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, serta menerapkan meritokrasi dalam birokrasi dan melindungi whistleblower dari kriminalisasi.
“Tanpa langkah nyata dan konsisten, pemberantasan korupsi bisa dipersepsikan publik sebagai sekadar pencitraan. Bila dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus tergerus,” ujar perwakilan Transparency International Indonesia.
Metodologi Survei
Survei Nasional Kawula17 (NKS) dilakukan secara daring menggunakan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) pada periode 12–15 Mei 2025. Survei ini melibatkan 417 responden berusia 17–44 tahun dari berbagai daerah di Indonesia, dengan margin of error ±5%. (pra)
.webp)
