ARUSBAWAH.CO -  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) mencatat perkembangan signifikan menjelang akhir 2025.

Hingga November, serapan anggaran mencapai Rp42,68 miliar dari total alokasi Rp50,83 miliar yang diberikan pemerintah pusat.

Artinya, masih tersisa sekitar Rp8 miliar yang belum digunakan.

Namun di sisi layanan, realisasinya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 

Dari 115 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 72 unit yang benar-benar beroperasi.

Ketimpangan antara anggaran yang terserap cepat dan fasilitas yang belum siap inilah yang menjadi perhatian utama.

Sebab efektivitas MBG bukan hanya soal keuangan, tetapi memastikan makanan bergizi tiba tepat waktu ke seluruh pelajar penerima program.

“Penyerapan sudah lebih dari Rp42 miliar, dan akan terus bergerak seiring percepatan layanan,” ujar Pendamping Kepala Regional BGN Kaltim, Sirajul Amin, Kamis (20/11/2025) kemarin.

Mahakam Ulu Jadi Daerah Paling Tertinggal

Dari sembilan kabupaten/kota pelaksana MBG, Mahakam Ulu menjadi titik paling tertinggal.

Hingga November, belum satu pun SPPG beroperasi di wilayah tersebut.

Geografis ekstrem, akses terbatas, serta distribusi logistik yang sulit membuat daerah ini tidak mampu bergerak secepat wilayah lain.

“Mahakam Ulu menjadi target khusus kami ke depan,” kata Sirajul.

Kondisi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesiapan layanan di kawasan yang memiliki hambatan geografis dan infrastruktur.

Kaltim Punya Disparitas Harga Pangan Tinggi

Kaltim dikenal memiliki disparitas harga pangan terbesar di luar Papua.

Karena itu, biaya satu porsi MBG ditentukan berdasarkan Indeks Kemahalan Daerah (IKD):

• Rp15.000 untuk Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan Bontang
• ±Rp18.000 untuk Kutai Timur dan Kutai Barat

Fluktuasi harga daging, ayam, hingga telur memaksa pemerintah menerapkan subsidi silang demi menjaga keseimbangan gizi.

“Ada harga komoditas yang naik-turun, jadi kami pakai mekanisme subsidi silang sebagai penyeimbang menu,” jelasnya.

Beban Berat SPPG: Layani 3.000–4.000 Siswa per Siklus

Setiap SPPG di Kaltim menanggung beban sangat besar, yakni 3.000–4.000 siswa per siklus layanan.

Dengan kebutuhan porsi sebanyak itu, satu SPPG bisa mengajukan anggaran hingga Rp450 juta untuk satu periode dua minggu.

“Kalau satu SPPG melayani 3.000 siswa, anggaran yang diajukan per periode bisa sekitar Rp450 juta,” kata Sirajul.

Tekanan pada SPPG tidak hanya soal memasak dan membagi makanan, tetapi memastikan pengantaran aman dalam jarak maksimal 6 kilometer.

Kesalahan pada satu rantai distribusi langsung berdampak pada kualitas gizi siswa.

MBG Kaltim Bergerak, Tapi Belum Merata

Hingga akhir November, MBG Kaltim berada dalam fase “bergerak, tapi belum merata.”

Serapan anggaran sudah tinggi, tetapi operasional di lapangan baru mencapai 62% dari total SPPG yang direncanakan.

Mahakam Ulu menjadi contoh paling nyata bahwa tantangan struktural masih jauh dari tuntas.

Sirajul menegaskan bahwa anggaran akan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Namun efektivitas program sangat bergantung pada seberapa cepat 43 SPPG sisanya dapat diaktifkan.

“Skema anggaran fleksibel menyesuaikan kebutuhan, porsi, dan standar gizi seimbang,” pungkasnya. (isa)