ARUSBAWAH.CO – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, tengah mempersiapkan rencana penghematan anggaran bersama 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah.

Helmi menegaskan bahwa setiap OPD, termasuk DPRD, harus memiliki rincian alokasi anggaran yang jelas agar pemotongan tidak salah sasaran.

“Belum ada keputusan final, karena kami masih menunggu data teknis dari eksekutif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa dana yang dihemat tidak akan dikembalikan ke kas daerah, melainkan dialihkan ke program kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan, tapi pengalihan ke sektor yang lebih bermanfaat,” tambahnya.

Anggaran yang dipangkas berpotensi dialihkan ke belanja ulang, seperti perjalanan dinas atau operasional dengan fokus pada kepentingan publik.

Saat ini, pemanfaatan dana hasil penghematan masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah daerah.

Selain penghematan anggaran, DPRD juga menyoroti regulasi perpajakan bagi pengusaha, khususnya status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dampaknya terhadap UKM.

“Kami ingin kepastian, apakah kebijakan pemungutan pajak berlaku seragam di seluruh Indonesia?” tanya Helmi.

DPRD meminta otoritas pajak menerbitkan Surat Edaran resmi agar tidak ada kebingungan di lapangan.

Helmi mengungkapkan bahwa banyak pelaku UKM masih ragu apakah mereka termasuk wajib pajak atau tidak.

“Dokumen ini sangat penting karena akan menjadi pegangan hukum bagi pemerintah daerah,” katanya.

Kejelasan aturan ini dibutuhkan agar pemerintah daerah tidak salah dalam menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.

Untuk mempercepat kepastian, DPRD akan mengundang perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dalam rapat selanjutnya.

Dua isu ini ditargetkan tuntas sebelum pembahasan APBD Perubahan 2025.

“Kami ingin semua jelas sebelum pengesahan, supaya tidak ada revisi di tengah jalan,” tegas Helmi.

Sementara itu, Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda akan melanjutkan koordinasi teknis dalam 24 jam ke depan.