SAMARINDA, Arusbawah.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan langkah tegas terkait masalah kendaraan menggunakan plat nomor luar daerah di wilayah tersebut. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti perlunya sebuah tim terpadu yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lain dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Sapto, persoalan ini tidak hanya sekadar tentang penerimaan pajak, melainkan memiliki dampak yang lebih luas. Salah satunya adalah terkait dengan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan untuk Kaltim.

"Pemberian kuota BBM disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tercatat. Kendaraan dengan plat luar daerah tidak tercatat, padahal mereka juga menggunakan BBM di Kaltim," ungkapnya.

Ditambahkannya, hal ini bisa berdampak pada kesulitan akses BBM bagi kendaraan yang sebenarnya beroperasi dan membayar pajak di Kaltim.

"Kendaraan Kaltim yang taat membayar pajak justru mungkin akan kesulitan mendapatkan BBM," tegasnya.

Sapto menekankan perlunya penanganan serius terhadap masalah ini agar tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat dalam mengakses BBM secara adil sesuai kontribusi pajak yang telah dibayarkan. Upaya pembentukan tim terpadu diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan ini secara holistik.

(Adv/DPRD Kaltim)