ARUSBAWAH.CO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan sarana dan prasarana dasar di desa-desa.
DPMPD Kaltim berfokus pada kebutuhan dasar, seperti akses air minum, sanitasi, dan fasilitas jamban, yang berkontribusi terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
Menurut Noor Agustina selaku Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DPMPD Kaltim, upaya ini tidak hanya mendukung target nasional untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak.
“Kami lebih memprioritaskan sarana dan prasarana dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Fokus ini juga sesuai dengan target nasional untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak,” jelas Noor Agustina.
Sejak tahun 2019, DPMPD tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Namun, pada tahun ini, Pokja tersebut telah bertransformasi menjadi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dengan perubahan tersebut, tugas DPMPD meluas ke aspek perencanaan sarana air minum, sanitasi, dan perumahan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, sebagai pembina, DPMPD tidak bertugas menangani teknis atau infrastruktur langsung.
Fokusnya adalah membina dan meningkatkan kapasitas kelompok pengelola di lapangan, khususnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS).
Ia menerangkan, KP-SPAMS merupakan unit pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa.
Sayangnya, banyak kelompok di desa-desa itu yang mangkrak setelah dibentuk.
“Sejak program Pamsimas dilaksanakan antara 2018 hingga 2022, terdapat 312 desa di Kaltim yang mendapatkan program ini," ungkapnya.
"Sarana dan prasarananya sudah dibangun, tetapi banyak yang tidak terpelihara karena kurangnya pengelolaan," tambahnya
"Di sinilah peran kami mendorong kelompok-kelompok KP-SPAMS untuk aktif kembali,” ujar perwakilan DPMPD.
Untuk membangkitkan semangat pengelolaan KP-SPAMS, DPMPD meluncurkan inovasi KP-SPAMS Juara sejak tahun lalu.
Inisiatif ini dilakukan dalam bentuk lomba yang melibatkan berbagai kelompok di desa dengan indikator penilaian yang komprehensif.
Penilaian meliputi keberlanjutan bangunan, kualitas pengelolaan, tata kelola keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Lomba KP-SPAMS Juara kami harapkan mampu membangkitkan semangat pengelola di desa. Selain menilai fisik bangunan, kami juga melihat bagaimana kelompok ini melayani masyarakat dan memberdayakan mereka. Harapannya, teman-teman di desa dapat terinspirasi untuk menjaga dan mengembangkan infrastruktur yang ada,” tutupnya. (adv)
