ARUSBAWAH.CO - Polemik pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur soal dugaan alih fungsi guest house menjadi tempat karaoke dewasa dibantah oleh manajemen Hotel Royal Suite.
Diketahui guest house yang dulunya dibangun dari APBD senilai Rp60 miliar itu kini telah berubah menjadi hotel komersial bernama Hotel Royal Suite.
Saat melakukan kunjungan pada 15 mei lalu, Komisi I DPRD Kaltim menemukan tujuh ruangan hotel difungsikan sebagai tempat karaoke dewasa dan bar minuman keras.
Hotel itu berada di lokasi strategis, tepat di Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan, hanya sepelemparan batu dari rumah jabatan Wali Kota.
Temuan DPRD tersebut kemudian terekam dalam notulen rapat yang diterima oleh sejumlah awak media.
Menanggapi persoalan itu, pihak manajemen hotel akhirnya angkat suara.
Manager Hotel Royal Suite, Joice Andarias, membantah tudingan bahwa hotel telah dialihfungsikan menjadi tempat hiburan dewasa.
“Hotel ini tetap berjalan sesuai fungsinya, bukan diubah menjadi karaoke dewasa. Karaoke hanya salah satu fasilitas yang memang sudah ada dari pengelola lama sejak 2018,” tegas Joice, Rabu (21/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa ketika manajemen saat ini mengambil alih pengelolaan hotel pada 2020, fasilitas karaoke tersebut sudah aktif.
Dengan hanya 30 kamar, pengelolaan karaoke dinilai sebagai bagian dari strategi bertahan hidup bisnis hotel.
Joice juga menyatakan bahwa izin hiburan malam dan penjualan alkohol telah dikantongi sejak awal.
"Kami diperiksa rutin, termasuk oleh bea cukai. Tidak mungkin ada izin minuman kalau karaoke ilegal," katanya.
Namun demikian, pihak manajemen tidak menampik bahwa fasilitas tersebut kini mulai lesu.
Menurut Joice, sejak 2023 jumlah pengunjung menurun tajam hingga menyebabkan penutupan sementara selama beberapa bulan.
"Pendapatan dari karaoke turun sampai 50 persen. Tapi kami tetap berusaha menjaga operasional hotel tetap jalan," ujar Joice.
Selain isu alih fungsi, sorotan lain adalah dugaan tunggakan kontribusi miliaran rupiah kepada Pemprov Kaltim.
Jumlah tunggakan disebut-sebut mencapai Rp18 miliar.
Manajemen membantah klaim tersebut.
Menurut Joice, angka itu terlalu dibesar-besarkan.
"Tunggakan kami hanya sekitar Rp3,9 miliar, dan sebagian besar berasal dari warisan utang manajemen lama,” ucapnya.
Ia merinci bahwa sekitar Rp2,7 miliar merupakan utang lama, sementara sisanya adalah akumulasi selama pandemi COVID-19.
Pihak hotel juga mengaku telah mengajukan permohonan keringanan kepada Pemprov, namun belum mendapatkan respons.
Joice bahkan mengutip pernyataan Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor, yang menyarankan agar tunggakan diangsur sesuai kemampuan hotel.
Berdasarkan arahan itu, pihak hotel menyusun skema pelunasan hingga tahun 2045.
“Kami tidak lari dari tanggung jawab. Kami ajukan perpanjangan kerja sama dan adendum, supaya ada kepastian hukum bagi kedua pihak,” jelasnya.
Perjanjian kerja sama terakhir tercatat sejak tahun 2016, disusun di era almarhum Gubernur Awang Faroek.
Sejak saat itu, tidak pernah diperbarui meski terjadi peralihan manajemen dan perubahan kondisi operasional.
Manajemen hotel telah menyurati Pemprov Kaltim pada 14 Mei lalu untuk meminta pembaruan dokumen kerja sama.
Di sisi lain, Joice menilai polemik itu turut memukul semangat kerja para pegawai hotel.
"Banyak staf kami stres karena ditanya-tanya soal berita. Ini berdampak langsung ke psikologis mereka," katanya.
Saat ini, Hotel Royal Suite mempekerjakan 38 karyawan.
Manajemen pun berencana mengumpulkan seluruh staf untuk memberikan penjelasan langsung agar suasana kerja tetap kondusif.
Meski diterpa isu miring, manajemen menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan semua kewajiban, sekaligus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan Pemprov Kaltim.
“Kami terbuka untuk diskusi. Yang kami inginkan cuma kejelasan hak dan kewajiban. Harapannya, persoalan ini bisa selesai dengan baik tanpa saling menyudutkan,” pungkasnya.
(wan)
