ARUSBAWAH.CO - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, melontarkan kritik terhadap kebijakan diskon token listrik 50% yang diberlakukan PLN untuk Januari hingga Februari 2025.

Ia menilai kebijakan ini berpotensi salah sasaran dan malah memperburuk ketimpangan.

“Pemerintah kan lagi gemar-gemarnya bicara soal subsidi listrik. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan? Saya rasa tidak,” ujar Purwadi saat diwawancarai oleh redaksi Arusbawah.co melalui telpon pada, Kamis (03/01/2025).

Menurutnya, program ini bisa lebih menguntungkan pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi, seperti pemilik rumah kos besar.

Purwadi memberikan contoh konkret.

Di kawasan seperti Jalan Pramuka Samarinda, banyak rumah kos dengan puluhan kamar memiliki satu meteran listrik atas nama pemilik.

"Yang dapat subsidi siapa? Ya, pemilik kos. Sementara anak kosnya tidak tahu berapa sebenarnya biaya listrik yang mereka bayar," tegasnya.

Ia juga menyebut fenomena ini berdampak buruk pada penghuni kos.

Pemilik kos, yang menikmati subsidi, cenderung menaikkan harga sewa.

"Misalnya, awalnya kontrakan 1,5 juta. Dengan subsidi, pemilik bisa naikkan jadi 2 juta. Akhirnya anak kos yang terbebani," tambahnya.

Lebih lanjut, Purwadi mempertanyakan keakuratan data pemerintah dan PLN dalam mengidentifikasi penerima subsidi.

Menurutnya, masalah ini bermuara pada lemahnya sistem database yang tidak pernah diperbaiki.

"Ini kerja berat untuk pemerintah. Data penerima subsidi itu harus jelas, jangan asal," kritiknya.

Purwadi juga mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya berlangsung dua bulan, sementara dampak kenaikan harga sewa bisa bertahan sepanjang tahun.

Ia menyayangkan bahwa pemerintah sering kali hanya fokus pada angka subsidi, tanpa memperhatikan dampak riilnya di lapangan.

Ia menutup pernyataannya dengan saran tegas agar pemerintah dan PLN segera melakukan evaluasi.

"Subsidi harus tepat sasaran. Kalau tidak, kita hanya memupuk ketimpangan," pungkasnya.

Masalah subsidi yang salah sasaran bukanlah hal baru.

Purwadi menilai, solusi utamanya adalah memperbaiki database nasional.

"Kita ini selalu bicara pada persoalan data yang tidak pernah clear. Kalau data saja kacau, kebijakan apapun pasti salah sasaran," pungkasnya. (wan)