ARUSBAWAH.CO -  Aksi demonstrasi 215 yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur pada Kamis (21/5/2026), tidak hanya dipenuhi kelompok masyarakat sipil.

Di tengah massa yang memadati lokasi kantor Gubernur, kelompok penyandang disabilitas turut hadir dan mengambil bagian dalam menyuarakan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kehadiran mereka bukan sekadar simbolik.

Sejumlah penyandang disabilitas ikut berorasi menggunakan pengeras suara, menyampaikan langsung keresahan yang selama ini mereka rasakan, terutama terkait kebijakan bantuan sosial dan dugaan penggunaan anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Salah satu orator yang paling menyita perhatian massa adalah Muhammad Ilham, perwakilan komunitas penyandang disabilitas.

Dengan menggunakan motor modifikasi miliknya, Ilham naik ke atas kendaraan itu dan menyampaikan pidato keras di hadapan peserta aksi.

Muhammad Ilham Soroti Pemangkasan Penerima BST Disabilitas di Kaltim

Dalam orasinya, Muhammad Ilham mempersoalkan pemangkasan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi penyandang disabilitas di Kaltim.

Ia menyebut sebelumnya terdapat sekitar 6.000 penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial dari Pemprov setiap tahun.

Namun pada tahun ini, jumlah penerima disebut tinggal sekitar 500 orang.

“Kami penyandang disabilitas yang sebelumnya menerima yang namanya bantuan sosial terencana setiap tahun berjumlah 6.000 orang, ternyata yang mendapatkan kemarin hanya 500 orang. Kemana 5.500 suara kami? Kemana nama-nama kami?,” teriak Ilham di tengah sorakan massa.

Pernyataan itu langsung disambut riuh dukungan peserta aksi demonstrasi.

Bagi kelompok disabilitas, pemangkasan bantuan dinilai bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup ribuan orang yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah.

Massa Kritik Efisiensi Anggaran dan Dugaan Penggunaan APBD

Muhammad Ilham juga mengkritik alasan efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah provinsi.

Menurutnya, narasi penghematan itu terasa janggal ketika di saat bersamaan muncul berbagai pos pengeluaran APBD yang dianggap lebih mengarah pada kebutuhan pribadi pejabat.

Massa aksi sendiri menyoroti dugaan penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan pribadi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.

Mulai dari isu biaya cuci pakaian hingga anggaran tim ahli yang dinilai tidak jelas kontribusinya ikut menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut.

“Di mana hati nuranimu, wahai Bapak Gubernur?,” ujar Ilham lantang.

Kritik Kursi Pijat Rp125 Juta untuk Gubernur

Tak berhenti di situ, Muhammad Ilham juga menyinggung pernyataan gubernur yang sebelumnya mengaku kelelahan karena menempuh perjalanan ribuan kilometer dalam aktivitas kedinasan.

Ia mempertanyakan alasan itu karena menurutnya pejabat publik umumnya sudah difasilitasi sopir pribadi.

Kritik juga muncul saat Ilham menyinggung pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta yang disebut disiapkan untuk gubernur.

Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap penyandang disabilitas netra yang selama ini menggantungkan hidup dari profesi tukang pijat.

“Pertanyaan saya, kenapa Bapak harus kursi pijet? Bukankah Bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas dunia netra atau yang buta? Mereka untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya itu hanya dengan pijet, Pak. Kenapa Bapak tidak memberdayakan mereka? Di mana hati nurani seorang gubernur?,” tegasnya.

Pernyataan tersebut kembali memancing tepuk tangan dan sorakan peserta aksi.

Massa menilai kritik yang disampaikan Muhammad Ilham mewakili keresahan masyarakat kecil yang merasa tidak mendapat prioritas di tengah besarnya APBD Kalimantan Timur.

Penyandang Disabilitas Tegaskan BST adalah Hak, Bukan Belas Kasihan

Dalam orasinya, Ilham menegaskan bahwa bantuan sosial bukan bentuk belas kasihan pemerintah kepada rakyat.

Ia menyebut BST merupakan hak masyarakat yang harus dijamin negara, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Ia juga mengingatkan agar kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur tidak hanya dinikmati segelintir elite dan lingkaran orang-orang dekat kekuasaan.

Di akhir orasinya, Ilham menyampaikan pernyataan keras yang langsung disambut gemuruh massa aksi.

“Saya minta kepada Gubernur Rudy Masud, jika Anda ingin mundur dengan terhormat, itu lebih baik daripada kami masyarakat Kalimantan Timur yang membantu Anda mundur,” pungkasnya.

Aksi 215 Dikawal Aparat Kepolisian

Aksi 215 sendiri berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian.

Hingga demonstrasi berlangsung, massa masih terus menyampaikan tuntutan terkait transparansi penggunaan APBD, evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, hingga isu kesejahteraan masyarakat rentan di Kalimantan Timur.

(wan)