ARUSBAWAH.CO - Wali Kota Samarinda terpilih, Andi Harun, menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan dana APBD untuk memberangkatkan keluarga dalam acara pelantikannya di Jakarta pada 20 Februari 2025.

Ia menyatakan hanya istri yang diperbolehkan masuk ke Istana Negara, sedangkan jika ada keluarga lain yang ingin hadir, mereka harus menggunakan biaya pribadi.

"Yang boleh masuk ke Istana hanya istri. Kalau ada keluarga lain yang ingin berangkat, kami pastikan tidak dibiayai oleh APBD," ujar Andi Harun, dalam konferensi Pers, bertempat di Anjungan Balai Kota, Minggu (16/02/2025).

Hal itu pun telah ia sampaikan kepada Wakil Wali Kota terpilih, Saefuddin Zuhri, yang sependapat dengan kebijakan tersebut.

"Ini juga sudah saya sampaikan ke Wakil Wali Kota, dan beliau pun sepakat," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan untuk perjalanan keluarga pejabat yang ingin menyaksikan momen bersejarah itu.

"Semua harus menggunakan biaya sendiri. Jadi kalau ada anak atau keluarga lain yang ingin karena merasa ini momentum bersejarah, silakan, tapi biayanya dari kantong sendiri," tambahnya.

Menurut Andi Harun, pelantikan akan berlangsung sederhana sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

"Karena pelantikan dilakukan di Jakarta, tentu ada pendampingan untuk pejabat pemerintah. Wakil Wali Kota dan beberapa pejabat yang bertugas akan mendapatkan fasilitas yang diperlukan. Tapi, prinsipnya, semua dalam kondisi sederhana," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota terpilih akan berangkat ke Jakarta sehari sebelum rangkaian pelantikan dimulai.

"Besok saya dan Pak Wakil akan berangkat ke Jakarta. Pukul 10 sampai 12 siang, kami dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan registrasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan pelantikan akan berlangsung selama beberapa hari sebelum puncak acara pada 20 Februari.

"Pada 18 Februari, ada gladi kotor sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Gladi ini menggunakan pakaian olahraga, kemudian pada 19 Februari ada gladi bersih dengan Pakaian Dinas Upacara (PDU)," tambahnya.

Saat pelantikan nanti, hanya kepala daerah, wakil kepala daerah, dan istri masing-masing yang diperkenankan masuk ke dalam Istana Negara.

"Tidak ada tempat khusus bagi pejabat dan keluarga kepala daerah di luar istana. Ini sudah menjadi ketentuan protokol," tegas Andi Harun.

Diketahui, bahwa Pelantikan serentak ini akan melibatkan kurang lebih 503 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

"Kami akan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di Istana Negara," tutupnya.