ARUSBAWAH.CO - Meskipun berstatus sebagai ibu kota provinsi, sejumlah sekolah di Samarinda, khususnya di daerah terluar, masih menghadapi keterbatasan dalam sarana dan prasarana (sapras) pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan hal ini dalam wawancara dengan awak media pada Senin (3/3/2025).
Ia menyoroti perbedaan yang mencolok antara fasilitas sekolah di pusat kota dengan yang berada di wilayah pinggiran, seperti Palaran.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Samarinda berencana untuk kembali mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mendorong pemerataan fasilitas pendidikan.
“Kami sudah memanggil Disdikbud beberapa waktu lalu untuk membahas hal ini. Tidak boleh ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran. Semua siswa berhak mendapatkan fasilitas yang setara,” ujar Ismail.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran kerap menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.
Namun, hal tersebut tidak seharusnya menghambat upaya untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Samarinda.
Menurutnya, upaya peningkatan sarana sekolah bisa dilakukan dengan berbagai sumber pendanaan, tidak hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, tetapi juga melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan dana dari pemerintah pusat.
“Dengan adanya pendanaan yang lebih luas, sekolah-sekolah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dapat mengalami perbaikan dan peningkatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ismail mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang mulai memperhatikan sekolah-sekolah di daerah pinggiran. Salah satu contohnya adalah pembangunan SMP Negeri 50 di Palaran yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
Selain itu, Pemkot juga tengah membangun sekolah terpadu SMP Negeri 16 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Bakung. Menanggapi pembangunan sekolah terpadu tersebut, Ismail menegaskan bahwa hal ini bukan bentuk keberpihakan terhadap sekolah tertentu, melainkan bagian dari upaya pemerataan pendidikan.
“Pemerataan pendidikan harus dilakukan secara bertahap. Jika belum bisa merata dalam waktu dekat, setidaknya setiap daerah memiliki satu sekolah unggulan yang dapat menjadi percontohan bagi sekolah lainnya,” tegas Ismail.
Ia menambahkan bahwa sekolah unggulan dapat menjadi acuan bagi peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
“Di tahun-tahun mendatang, sekolah-sekolah lain bisa mendapatkan perhatian lebih. Yang terpenting, setiap daerah memiliki satu sekolah berkualitas yang bisa menjadi role model,” pungkasnya. (adv)
