ARUSBAWAH.CO - Meskipun berstatus sebagai ibu kota provinsi, sejumlah sekolah di Samarinda, khususnya di daerah terluar, masih menghadapi keterbatasan dalam sarana dan prasarana (sapras) pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan hal ini dalam wawancara dengan awak media pada Senin (3/3/2025).

Ia menyoroti perbedaan yang mencolok antara fasilitas sekolah di pusat kota dengan yang berada di wilayah pinggiran, seperti Palaran.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Samarinda berencana untuk kembali mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mendorong pemerataan fasilitas pendidikan.

“Kami sudah memanggil Disdikbud beberapa waktu lalu untuk membahas hal ini. Tidak boleh ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran. Semua siswa berhak mendapatkan fasilitas yang setara,” ujar Ismail.

Ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran kerap menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.

Namun, hal tersebut tidak seharusnya menghambat upaya untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Samarinda.