ARUSBAWAH.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara menggelar debat publik perdana untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Debat publik ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan sejumlah tahapan Pilkada, termasuk kampanye, tetap dilaksanakan dalam masa PSU.

"Debat publik ini digelar sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kukar, Muchammad Amin.

Ia menjelaskan bahwa tema debat kali ini adalah “Tata Kelola dan Kepemimpinan Profesional Dalam Mewujudkan Kutai Kartanegara Sejahtera” yang dilaksanakan pada Rabu (9/4/2025).

"Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Kutai Kartanegara agar pelaksanaan pemungutan suara ulang ini bisa terlaksana dengan baik," ucap Amin penuh harap.

Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung proses demokrasi, termasuk dalam menyukseskan debat publik sebagai bagian dari kampanye.

"Pelaksanaan debat publik ini penting untuk memberikan ruang kepada masing-masing pasangan calon," tambahnya.

Menurut Amin, debat publik menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi secara terbuka kepada masyarakat. Hari pelaksanaan debat juga ditetapkan sebagai awal masa kampanye dalam rangka PSU yang akan berlangsung hingga 15 April 2025.

"Insya Allah, ini menjadi hari pertama kampanye, dan akan berakhir pada 15 April," ujarnya.

KPU Kukar juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan tahapan PSU, termasuk mendukung jalannya demokrasi sejak Pilkada serentak 2024.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya demokrasi di Kukar," jelasnya.

Dalam Pilkada serentak 2024 lalu, partisipasi pemilih di Kukar mengalami peningkatan yang signifikan.

"Partisipasi pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati naik cukup drastis menjadi 70,9%," tutur Amin.

KPU Kukar berharap tren partisipasi tersebut bisa kembali terjadi dalam pelaksanaan PSU yang akan digelar pada 19 April 2025.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memilih dengan sadar dan berdasarkan suara hati masing-masing.

"Berikan hak konstitusi Anda di TPS. Pilih salah satu dari tiga pasangan calon yang ada dengan hati nurani," tutupnya.

KPU juga memastikan bahwa semua tahapan PSU akan dijalankan secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. (ri)