ARUSBAWAH.CO - Sekolah Rakyat bakal diluncurkan nasional Juli 2025 alias bulan depan, Pemprov Kaltim justru baru mau untuk mengajukan surat usulan untuk lokasi sekolah.
Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI akan mulai dijalankan serentak di beberapa daerah di Indonesia pada awal Juli 2025.
Namun, menjelang waktu pelaksanaan, Pemprov Kaltim baru akan mengirimkan surat resmi pengusulan SMA 16 Samarinda sebagai rintisan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial pada minggu depan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak.
Ia mengungkapkan minggu depan pihaknya akan bertemu dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, untuk membahas pengusulan SMA 16 sebagai rintisan Sekolah Rakyat.
“Kami akan mengirimkan surat resmi pengusulan SMA 16 sebagai rintisan Sekolah Rakyat, dan pekan depan kami dijadwalkan bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo,” kata Andi Muhammad Ishak, Selasa (3/6/2025).
Padahal, dalam kunjungan beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menyatakan dukungannya secara langsung saat meninjau SMA 16 Samarinda, yang diusulkan menjadi lokasi sementara Program Sekolah Rakyat.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, sebelumnya menjelaskan bahwa Pemprov akan mengusulkan dulu rintisan Sekolah Rakyat di SMA 16 Samarinda ke Kementerian Sosial RI.
“Kami akan usulkan ke Kemensos agar rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim dimulai di SMA 16. Rintisan artinya di sana sudah ada asrama, ada bangunannya, bisa tampung 260 siswa. Doakan agar ini disetujui,” ucap Sri kepada redaksi Arusbawah.co beberapa waktu lalu.
Jika dilihat, hal itu berbeda dibanding langkah Pemerintah Kota Samarinda yang justru lebih siap menjalankan program Sekolah Rakyat.
Pemkot Samarinda telah memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dimulai pada awal Juli 2025 di gedung BPMP Kaltim.
Mereka juga memastikan 100 siswa dari keluarga tidak mampu, terdiri atas 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA akan segera mengikuti kegiatan belajar (KBM), para siswa itu nantinya akan menerima bantuan berupa seragam sekolah, sepatu, hingga laptop.
Sikap Pemprov Kaltim yang terkesan lamban ini menuai kritik dari anggota DPRD.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai Pemprov kurang siap dan lamban dalam menyambut program strategis nasional itu.
“Terus terang, kalau saya melihat di Kaltim, kita lambat dan kurang persiapan menyambut Sekolah Rakyat. Ternyata baru Samarinda saja. Kabupaten dan kota lain belum bergerak. Padahal, menurut saya ini peluang besar,” ujar Darlis, saat ditemui Senin (2/6/2025).
Ia menekankan bahwa Pemprov seharusnya lebih serius menyambut inisiatif Kemensos, terlebih program ini menyasar pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Ini bukan hanya soal kesiapan lahan. Tapi ada syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi. Ketika Menteri sudah meninjau lokasi, tetapi tidak ada tindak lanjut, ya tetap saja tidak akan direalisasikan,” tegasnya.
Menurut Darlis, program sekolah rakyat juga membuka peluang tambahan pembiayaan pendidikan dari APBN di luar alokasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kalau merasa jatah dari Kemendikbud kurang, kita manfaatkan yang dari Kemensos ini. Tapi kalau daerah tidak siap, jangan salahkan kalau provinsi lain bergerak cepat, sementara kita tertinggal,” ucapnya.
Darlis mengakui pihaknya telah berupaya mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kaltim.
Namun, ia pesimis Kaltim mampu mengejar ketertinggalan dalam pelaksanaan tahap awal.
“Kita sudah desak percepatan itu. Tapi untuk periode pertama ini, harus diakui kita tertinggal. Samarinda saya optimis bisa jalan, tapi kabupaten dan kota lain saya rasa berat untuk merealisasikan,” pungkasnya.
(wan)
