ARUSBAWAH.CO - Momentum Right to Know Day 2025 atau Hari Keterbukaan Informasi Publik Sedunia dimanfaatkan Koalisi POKJA 30 bersama Fraksi Rakyat Kutim (FRK) untuk mengkritisi lemahnya transparansi di sektor tambang Indonesia.
Melalui konferensi pers dan diskusi publik, mereka mengangkat tema “Transparansi Semu Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.”
Tema ini menyoroti bahwa meski kontribusi sektor tambang sangat besar bagi ekonomi nasional, akses informasi publik masih minim dan penuh hambatan.
UU KIP dan Hak Rakyat atas Informasi
Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Prinsipnya, semua informasi publik terbuka, kecuali yang dikecualikan secara ketat.
Namun, setelah berjalan 17 tahun, implementasi UU KIP dinilai masih jauh dari harapan.
Dalam praktiknya, masyarakat sipil, jurnalis, maupun organisasi masyarakat kerap kesulitan mengakses dokumen penting terkait izin tambang, kontrak, hingga data lingkungan.
“Negara seharusnya patuh pada UU KIP. Hak rakyat untuk tahu soal lingkungan dan dampak tambang bukanlah barang mewah, tapi kewajiban konstitusional,” tegas perwakilan POKJA 30. (pra)
