ARUSBAWAH.CO -  PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang berkembang mengenai management fee atau biaya manajemen dalam kerja sama dengan PT Bina Area Persada (BAP).

Bankaltimtara menegaskan, kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjadi bagian dari upaya memperluas layanan kredit kepada aparatur sipil negara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bankaltimtara, Rita Kurniasih, mengatakan kerja sama dengan PT Bina Area Persada telah berjalan sejak Mei 2023 dengan ruang lingkup penyediaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) untuk posisi tenaga pemasaran kredit konsumer dan kredit mikro.

Menurutnya, penggunaan tenaga kerja alih daya untuk pekerjaan penunjang atau non-core business merupakan praktik yang lazim diterapkan di industri jasa keuangan.

"Kerja sama ini sangat membantu PNSD dan PPPK untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit personal loan dari Bankaltimtara," kata Rita dalam keterangan resminya diterima redaksi Arusbawah.co, Sabtu (19/7/2026).

Dorong Akses Kredit ASN di Kaltim dan Kaltara

Bankaltimtara menjelaskan, kerja sama tersebut dilakukan karena masih banyak Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara yang belum memanfaatkan fasilitas kredit berbasis payroll Bankaltimtara.

Bahkan, sebagian ASN diketahui telah memperoleh fasilitas kredit serupa dari bank lain.

Melalui tenaga pemasaran yang ditempatkan di berbagai daerah, Bankaltimtara berharap semakin banyak ASN dapat mengakses layanan pembiayaan yang disediakan bank milik daerah tersebut.

Selain memperluas layanan kepada masyarakat, skema tersebut juga dinilai mendukung pertumbuhan portofolio kredit Bankaltimtara secara keseluruhan.

Management Fee Disebut Bukan Komisi Kredit

Menanggapi sorotan publik mengenai besaran management fee sebesar tiga persen, Bankaltimtara menegaskan bahwa biaya tersebut bukan merupakan komisi atas penyaluran kredit.

Rita menjelaskan, management fee merupakan biaya jasa yang dibayarkan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk memenuhi berbagai kewajiban sebagai pemberi kerja.

Biaya tersebut digunakan PT BAP untuk pembayaran gaji tenaga pemasar, pendidikan dan pelatihan, kewajiban perpajakan, hingga berbagai biaya operasional lainnya.

"Yang dimaksud management fee dalam perjanjian tersebut adalah biaya jasa yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban BAP sebagai pemberi kerja kepada karyawannya, termasuk biaya tenaga kerja, pelatihan, pajak, dan biaya operasional lainnya," jelasnya.

Ada Target Kinerja dan Sanksi bagi Mitra

Bankaltimtara juga menyampaikan bahwa kerja sama tersebut disertai mekanisme pengendalian risiko.

Dalam perjanjian, PT Bina Area Persada diwajibkan menjaga repayment rate atau tingkat pengembalian kredit agar kolektibilitas lancar (Kolektibilitas 1) tetap berada di atas 97 persen.

Apabila tingkat pengembalian turun di bawah angka tersebut, perusahaan mitra dikenakan kewajiban membayar denda sebesar 0,5 persen dari selisih nilai kredit bermasalah.

Menurut Bankaltimtara, hingga saat ini tingkat repayment rate yang dikelola oleh BAP masih berada di atas 97 persen.

Komitmen Terapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bankaltimtara menegaskan seluruh kerja sama dijalankan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta terus dievaluasi agar memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan maupun masyarakat.

Keberadaan tenaga pemasaran melalui skema alih daya juga disebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung pencapaian target bisnis di seluruh wilayah operasional Bankaltimtara.

"Kami selalu terbuka terhadap masukan yang membangun. Perusahaan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan seluruh nasabah maupun mitra. Evaluasi terhadap kerja sama ini akan terus kami lakukan agar menjadi lebih baik ke depan," ujar Rita.

Bankaltimtara juga mengimbau masyarakat agar merujuk pada informasi resmi yang disampaikan perusahaan dalam memperoleh informasi terkait kebijakan maupun kerja sama yang dijalankan. (red)