ARUSBAWAH.CO -  Dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, dua kasus yang melibatkan dugaan kelalaian medis terhadap pasien di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda menjadi perhatian publik

Seorang bayi berusia tiga bulan setelah tangannya menghitam pasca pemasangan infus.

Beberapa bulan kemudian, muncul dugaan kawat medis tertinggal di pembuluh darah jantung pasien yang sebelumnya menjalani pemasangan ring jantung.

Rentetan peristiwa itu kini menjadi bahan evaluasi pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

Dua peristiwa itu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra.

Menurut Andi Satya, kejadian-kejadian tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa mengingat RSUD AWS merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Timur sekaligus rumah sakit regional yang menangani pasien dari berbagai daerah.

“Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie sebagai rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit terbesar di Kalimantan Timur harus memiliki pelayanan prima,” kata Andi kepada wartawan, Rabu (25/6/2026).

Ia menegaskan keselamatan pasien atau patient safety harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Bukan hanya saat tindakan medis besar, tetapi juga dalam pelayanan sehari-hari di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat hingga ruang tindakan khusus.

“Keselamatan pasien menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar dalam setiap tindakan apa pun,” ujarnya.

Kasus pertama yang menjadi perhatian publik bermula pada Maret 2026.

Saat itu seorang bayi berusia tiga bulan dirawat di RSUD AWS karena muntaber.

Dalam proses perawatan, bayi tersebut mendapatkan pemasangan infus. Namun belakangan keluarga mendapati kondisi tangan bayi membengkak hingga menghitam.

Peristiwa itu memicu dugaan adanya kelalaian medis.

Kasus kemudian berkembang semakin luas setelah kondisi tangan bayi diketahui mengalami komplikasi serius.

Belakangan pihak rumah sakit melakukan audit medis untuk menelusuri rangkaian penanganan pasien tersebut.

Di tengah perhatian terhadap kasus balita tersebut, RSUD AWS kembali menjadi sorotan setelah keluarga pasien berinisial EW melayangkan somasi kepada rumah sakit.

Keluarga menduga terdapat kesalahan dalam tindakan kateterisasi dan pemasangan stent atau ring jantung yang dilakukan pada Februari 2026.

Menurut keterangan keluarga, pasien masih merasakan nyeri setelah menjalani tindakan tersebut di AWS.

Pasien kemudian dibawa ke Mount Elizabeth Novena Hospital, Singapura, untuk pemeriksaan lanjutan.

Di rumah sakit itu ditemukan kawat atau wire yang diduga tertinggal di pembuluh darah jantung pasien.

Temuan tersebut kemudian memicu polemik dan menjadi salah satu isu kesehatan yang ramai diperbincangkan publik Benua Etam pada Juni 2026.

Tim dari Kementerian Kesehatan pun turun langsung melakukan audit terhadap rumah sakit AWS akibat kasus ini.

Menanggapi kasus itu, Andi Satya mengatakan pihak rumah sakit telah mengambil langkah awal.

Ia menyebut Komite Medis AWS sudah bergerak melakukan investigasi terhadap tindakan yang dilakukan tenaga medis terkait.

“Saya percaya komite medis di rumah sakit AWS sudah memberikan sanksi kepada dokter yang bersangkutan sambil melakukan investigasi,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Satya menilai yang paling penting saat ini bukan hanya penyelesaian terhadap kasus yang telah terjadi, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Ia meminta manajemen rumah sakit menjadikan rentetan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan internal.

“Kita berharap ke depan kejadian-kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Manajemen harus lebih serius lagi untuk memberikan dan menjamin keselamatan pasien,” katanya.

Bagi Komisi IV DPRD Kaltim, kata Andi Satya, posisi AWS sebagai rumah sakit rujukan membuat standar pelayanan yang diterapkan harus berada pada level tertinggi.

Sebab setiap kesalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada satu pasien, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah secara keseluruhan.

“Patient safety harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

(sobizz/raf)