ARUSBAWAH.CO - Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Abdunnur mengakui ada pihak ia sebut sebagai 'mitra', yang ingin melihat lahan untuk potensi sumber daya alam (SDA).

Lahan itu berada di kawasan L2 Kabupaten Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Saat ini, ia sampaikan, lahan tersebut menjadi tempat untuk penelitian mahasiswa, tetapi beredar informasi, bahwa ada potensi lahan untuk dialihfungsikan menjadi area tambang.

Rektor Unmul, Abdunnur, saat ditemui redaksi Arusbawah.co, menjelaskan bahwa lahan tersebut memang sedang dalam tahap evaluasi.

Ia pun mengakui bahwa ada pihak yang ingin melihat potensi sumber daya alam di lokasi tersebut.

Abdunnur menyebut pihak tersebut sebagai 'mitra'. Namun, ia belum gamblang menyampaikan apakah mitra itu adalah untuk rencana pengelolaan tambang atau hal lainnya.

"Kebun percobaan itu sebetulnya kan ada kerja sama dengan pihak mitra untuk melihat potensi. Jadi tentu kita juga tidak ingin diberikan usaha konsesi tambang tapi potensinya ada," ungkap Abdunnur.

Menurutnya, analisis tetap dilakukan agar fungsi utama lahan tidak hilang.

Pihaknya ingin memaksimalkan penggunaan lahan tanpa mengurangi manfaatnya bagi mahasiswa dan penelitian akademik.

"Nah sebetulnya ada mitra yang ingin melihat potensi sumber daya alam yang ada di sana. Tentu ada istilahnya tidak menghilangkan fungsi untuk kebun percobaan," jelasnya lebih lanjut.

Selain itu, Abdunnur menegaskan bahwa ada kemungkinan kompensasi lahan sebagai bentuk keseimbangan.

Artinya, jika sebagian lahan digunakan sementara untuk keperluan lain, akan ada penggantian lahan agar proses pembelajaran tetap berjalan.

"Jadi ini yang dengan mitra mungkin ada kompensasi lahan untuk menjadi tempat pembelajaran, untuk menggantikan sementara, melakukan kegiatan proses sonding, dan sebagainya," tambahnya.

Saat ditanya soal independensi Unmul dalam pengelolaan tambang, Abdunnur menegaskan bahwa semua proses harus berjalan sesuai aturan.

Ia menekankan bahwa Unmul ingin menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Sebetulnya, justru kita ingin menjadikan percontohan kan. Mulai dari proses izin dan sebagainya harus sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada lagi istilahnya hal-hal yang di luar aturan," tegasnya. (wan)