ARUSBAWAH.CO - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, absen alias tak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Samarinda terkait persoalan upah pekerja proyek Teras Samarinda.
Soal ketidakhadiran ini, Desy Damayanti sudah beberapa kali absen menghadiri agenda yang digelar DPRD.
Namun, informasi yang diterima, dirinya justru tampak hadir dalam acara ramah tamah yang diadakan Pemkot Samarinda beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sempat menjelaskan bahwa ketidakhadiran Desy dalam agenda resmi disebabkan oleh kondisi kesehatannya yang kurang baik. Ia menyebut bahwa saat ini Desy tidak bisa bekerja di bawah tekanan tinggi.
Namun, pernyataan tersebut memunculkan reaksi dari anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan. Ia mempertanyakan bagaimana seorang pejabat yang dikatakan sakit masih diberi tanggung jawab untuk mengelola sektor-sektor strategis, termasuk proyek bernilai triliunan rupiah.
“Dinas PUPR menangani anggaran besar dan memiliki tanggung jawab besar pula. Jika seseorang sedang sakit, apakah ia mampu menangani beban kerja yang berat?” ujarnya saat diwawancara awak media di Samarinda, Sabtu (8/3/2025).
Adnan juga menyoroti proyek-proyek besar seperti Teras Samarinda, pembangunan Tugu Pesut, proyek terowongan, serta revitalisasi Pasar Pagi, yang semuanya membutuhkan pengawasan ketat dan manajemen yang baik.
Menurutnya, jika kondisi kesehatan Kadis PUPR memang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugasnya secara optimal, maka sebaiknya dilakukan pergantian jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
“Kami tidak ingin memperdebatkan kondisi kesehatan seseorang, tetapi jika hal itu benar-benar menghambat tugasnya, tentu perlu ada solusi. Ini bukan soal pribadi, melainkan demi kepentingan masyarakat Samarinda,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Ketidakhadiran pejabat dalam RDP, lanjutnya, juga dapat berimbas pada transparansi penggunaan anggaran dan pengawasan proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu, ia sebut DPRD akan terus menyoroti hal ini demi kepentingan publik. (adv)
